ALUR PIKIR ATURAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MENURUT UU NO. 8 THN 2015 – PERATURAN2 KPU

Konstitusi merupakan pijakan dasar dalam suatu proses kehidupan yang adil, sehat dan bermartabat. Guna mewujudkan tugas, wewenang dan kewajiban dalam kelembagaan berdemokrasi, maka dibutuhkan pemahaman komprehensif dan ikhtiar (azas) kerja akan keterbukaan, akuntabiltas, proporsionalitas dan profesionalitas serta mengedepankan kepentingan umum dan kestabilan keamanan demi tercapainya demokrasi ideal.

Melalui Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 (ayat 4) junto pasal 19 junto pasal 20 junto pasal 21 junto pasal 22D (ayat 2), maka Undang-undang (UU) yang diberlakukan ialah UU Nomor 8 Tahun 2015 menjelaskan secara umum ketentuan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Selanjutnya, melalui UU Nomor 8 Tahun 2015 yang memberitahukan nama, status, fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban lembaga pelaksana pesta demokrasi ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai lembaga tinggi yang bertanggungjawab atas UU tersebut dan atas hasil penyelenggaran Pemilihan Umum secara keseluruhan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau disingkat PKPU sebanyak 11 PKPU untuk menjadi acuan penyelenggaraan KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam penjabaran teknisnya, PKPU memberikan tugas, kewenangan dan kewajiban untuk KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota agar dalam membuat kebijakan atau keputusannya dapat terakomodir sebagai dokumen yang dikuasai dan terdokumentasikan dalam pedoman teknis atau istilah lainnya, hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 8 (huruf a dan b) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 junto Pasal 5 (huruf a dan b) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 hingga perencanaan teknis yang disesuaikan dengan tahapan, perencanaan program umum (sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2105) serta mengedepankan asas keterbukaan informasi publik sesuai PKPU Nomor 1 Tahun 2015.

Dengan demikian, keberlanjutan proses tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum akan disesuaikan sesuai amanat pada PKPU-PKPU selanjutnya dan didukung dengan keputusan-keputusan teknis (pedoman-pedoman teknis).disesuaikan sesuai amanat pada PKPU-PKPU selanjutnya dan didukung dengan keputusan-keputusan teknis (pedoman-pedoman teknis).

By. Anhar Sunardi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: