Kehadiran Freeport Belum Menguntungkan Rakyat Papua

SUARA PEMBARUAN DAILY
(Tulisan Kedua dari Tiga Tulisan)

Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Papua yang sejahtera adalah kunci mempertahankan NKRI tetap utuh. Kalau berhasil dientaskan kemiskinan dan diciptakan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya bagi rakyat Papua pada masa sekarang dan akan datang, maka persoalan separatisme dengan sendirinya akan tuntas.

“Bila kita gagal, persoalan mendasar ini tidak akan pernah selesai. Otonomi khusus (otsus) di Papua memang solusi akhir, hanya saja muncul kesan otsus tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Walaupun dalam setiap pidato pejabat, mereka selalu berbicara kepentingan rakyat harus dikedepankan,” ujar Aktivis Perempuan Papua Sofia Popy Maipauw kepada SP, di Jayapura, Jumat (17/7).

Dikatakan, penduduk Papua berdasarkan data BPS 2007 hanya 2.000.738 jiwa. Sekitar 70 persen dari jumlah itu adalah orang asli Papua. Kurang lebih 80 persen penduduk asli Papua dalam keterbelakangan, miskin, dan sangat tertinggal dalam pendidikan. Rumah tangga miskin 83,04 persen (482.184 rumah tangga).

Padahal, total dana otsus 2002-2006 mencapai Rp 9,3 triliun dan infrastruktur tahun 2006 Rp 575 miliar. Pertanyaannya, dengan dana melimpah seperti ini, kenapa rakyat asli Papua masih miskin?

Lebih Adil

Hendaknya, pemerintah pusat lebih adil dalam melakukan bagi hasil pajak. PT Freeport Indonesia membayar pajak total mencapai kurang lebih Rp 15 triliun di tahun 2006. Yang kembali ke Papua kurang dari 1 persen jumlah tersebut. Jelas, bagi hasil seperti ini jauh dari rasa keadilan, yang pasti dirasakan oleh daerah dan rakyat mana pun yang posisinya seperti Papua.

Sekretaris Dewan Adat Papua Leonard Imbiri mengatakan, kehadiran Freeport belum menguntungkan rakyat Papua, lebih banyak menguntungkan Pemerintah Indonesia. “Karena sampai hari ini rakyat Papua masih miskin di negerinya. Freeport belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat asli Papua,” ujarnya.

Dana itu tidak sebanding dengan hasil yang didapat. “Saya menghargai dana itu, tapi dana itu bukan dana belas kasihan. Dana tersebut adalah perjuangan rakyat Papua,” ujarnya. Ketua Dewan Adat Baliem Jayawijaya menegaskan, tak ada yang berubah dengan rakyatnya. Semua masih seperti yang dulu, rakyat masih tinggal di rumah-rumah tak layak. Masyarakat saya masih susah. Datang saja ke tempat saya, biar bisa lihat sendiri,” katanya pendek.

Pemerhati masalah Papua Yusman Conorus menegaskan, sejak Orde Baru hingga reformasi yang sekarang sudah berjalan delapan tahun lebih, daerah kaya sumber daya alam, tetap belum identik dengan daerah yang masyarakatnya maju.

“Daerah-daerah yang tergolong kaya, seperti Aceh, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Begitupun juga dengan Papua masih dihadang berbagai masalah keterbelakangan sosial-ekonomi dan kemandegan pembangunan lain,” ujarnya.

Secara makro, masalah tersebut terefleksi pada tingkat kemiskinan di daerah-daerah tersebut yang tergolong tinggi dan tingkat perputaran uang yang rendah. Deskripsi di atas merujuk apa yang dimiliki Papua dengan kekayaaan sumber daya alamnya yang melimpah, ternyata tak cukup memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Sebagai contoh, kisah seorang bocah yang bernama Denias dalam film Denias yang ingin menikmati pendidikan sekolah, harus berjalan kaki hingga berjam-jam lamanya dengan melewati sungai dan gunung.

Jika dikatakan bahwa salah satu faktor terjadinya proses kemiskinan di Papua, yakni soal lemahnya kapasitas sumber daya manusia orang Papua, tidak sepenuhnya benar. Kemiskinan juga bisa disebabkan adanya sebuah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Belum lagi hadirnya perusahaan multi nasional seperti Freeport dan British Petroleum di Papua seharusnya memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar areal perusahaan serta sekaligus mendatangkan devisa atau pendapatan daerah, juga kepada masyarakat Papua.

Termiskin

Belum lagi dengan laporan pembangunan manusia Indonesia (2004) yang menyebutkan bahwa Provinsi Papua merupakan provinsi termiskin tertinggi di Indonesia, di mana 41,8 persen penduduk Papua berpenghasilan kurang dari US$ 1 per hari.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat Papua, yakni dengan mengeluarkan kebijakan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diundangkan sejak tahun 2001. UU ini bertujuan untuk mendorong percepatan proses pembangunan daerah, termasuk memberi perhatian pokok pada upaya peningkatan kesejahteraan penduduk asli Papua ternyata belum memberikan hasil yang signifikan bagi kesejahteraan orang asli Papua,” ujarnya.

Penggunaan dana otsus yang hampir Rp 10 triliun (2002-2006) lebih banyak terserap pada tingkatan birokrasi, yakni sebesar 95 persen dan hanya 5 persen terserap untuk masyarakat kampung. Kalaupun ada perubahan tersebut hanya sebatas perubahan simbolik, semisal DPR berubah menjadi DPRP, telah terbentuk MRP.

Data di atas merupakan data yang dikeluarkan pada saat implementasi otsus telah dijalankan. Pertanyaannya, mengapa setelah diundangkannya UU Otsus Papua, ternyata belum menunjukkan perubahan yang berarti, terutama pemenuhan kesejahteraan ekonomi orang asli Papua?

Jawabannya, terletak sejauh mana konsistensi pemerintah pusat dan daerah menjalankan secara sungguh-sungguh implementasi otsus. [SP/Roberth Isidorus Vanwi]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: